JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan siap mempelajari usulan pengembangan Sekolah Rakyat menjadi lembaga pendidikan inklusif yang dapat menjangkau anak-anak penyandang disabilitas.

“Kami akan belajar dan berdiskusi dengan semua pihak untuk menindaklanjuti usulan ini. Saat ini masih tahap awal,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf usai melantik guru Sekolah Rakyat di Jakarta, Jumat 8/8/25.

Rencana kajian tersebut akan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) sebagai bagian dari tim formatur Sekolah Rakyat. Meski demikian, Saifullah mengungkapkan bahwa dari 9.700 siswa di 100 lokasi Sekolah Rakyat yang sudah berjalan, beberapa di antaranya adalah penyandang disabilitas.

“Contohnya, Sekolah Rakyat di Lamongan dan di Cibinong, Jawa Barat, sudah menerima anak-anak dengan disabilitas intelektual,” tambahnya.

Sebelumnya, Perkumpulan Orang Tua Anak Disabilitas Indonesia (Portadin) mengusulkan agar minimal lima persen dari Sekolah Rakyat diperkuat menjadi sekolah inklusif. Harapannya, anak-anak penyandang disabilitas bisa mendapatkan layanan pendidikan setara di lingkungan sosialnya.

Usulan ini disampaikan Dewan Penasihat Portadin, Siswandi Abdul Rachim, dalam sebuah diskusi bersama Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Anggota Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (7/8).

Siswandi memaparkan, saat ini hanya ada sekitar 2.396 Sekolah Luar Biasa (SLB) yang harus melayani 7.287 kecamatan di seluruh Indonesia. Secara rata-rata, satu SLB melayani hingga tiga kecamatan, sehingga akses pendidikan bagi anak disabilitas, terutama di daerah terpencil, menjadi terbatas.

“Bagi kami, pendidikan inklusif melalui Sekolah Rakyat bisa menjadi kunci keadilan dan kesetaraan, khususnya bagi anak-anak disabilitas di tengah keterbatasan jumlah SLB,” ujarnya.[]